Benarkah Satpol PP adalah musuh wong cilik?…
Satpol PP alias Satuan Polisi Pamong Praja selama ini dianggap sebagai perwujudan militer pada sosok warga sipil. Bagaimana tidak? Hampir tiap hari kita dihadapkan dengan berbagai tayangan di televisi yang meliput tingkah polah penegak Perda ini. Sangat sering pula para abdi negara dan masyarakat ini bertindak secara berlebihan yang pada akhirnya menimbulkan korban luka dan bahkan tewas. Memang penegakan hukum menjadi sebuah keharusan bagi negeri ini, yang katanya adalah sebuah negara hukum. Namun demikian apakah kekerasan merupakan satu-satunya jalan menuju penegakan hukum? Jika benar, mengapa Nurdin Halid tidak mengalami nasib yang serupa? Diinjak, dipukul, disulut rokok atau sekedar digunduli batok kepalanya.
Masyarakat miskin kota merupakan salah satu langganan korban kekerasan yang dilakukan oleh aparat Satpol PP ini, terutama mereka yang berusaha mempertahankan hidup di kota-kota besar.
Pembentukan Satpol PP sendiri merupakan sebuah upaya untuk menegakkan “hukum lokal” suatu daerah. UU 32/2004 pasal 148 mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk membentuk Satpol PP sebagai upaya penegakan Perda serta mewujudkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Sebagai “hukum lokal”, Perda sangat spesifik antar satu daerah. Sebuah perwujudan otonomi daerah.
Di tengah hancurnya kondisi perekonomian bangsa, kota-kota besar masih dianggap sebagai tumpuan kaum pendatang untuk sekedar bertahan hidup. Benar sebuah kata pepatah, ada blogger ada roy suryo gula ada semut. Kaum miskin di pedesaan masih menganggap kota sebagai sebuah ladang rejeki, namun sebaliknya bagi pemerintah kota. Para pendatang dianggap sebagai suatu sumber masalah pembangunan, tidak heran apabila setiap tahun terutama pasca Idul Fitri, kota-kota besar terutama Jakarta giat menggelar operasi yustisi. Bukan itu saja, pemerintah kota seringkali melaksanakan program pemberantasan kemiskinan orang miskin. Penggusuran PKL tanpa adanya solusi tempat penampungan yang layak, pembangunan mall berkedok renovasi pasar yang seringkali diawali dengan aksi PEMBAKARAN, penangkapan gelandangan, pengemis, pengamen. Semua itu adalah sebuah strategi jitu untuk memberantas orang miskin di Indonesia yang praktis semuanya ditangani oleh sebuah korps bernama Satpol PP.
Walaupun Satpol PP merupakan lembaga yang SANGAT BERBEDA dengan TNI, namun sikap militerisme tampak melekat kuat pada diri mereka. Bahkan dengan statusnya sebagai PNS, Satpol PP lebih dekat dengan simbol-simbol institusi kepolisian maupun militer. Bahkan Satpol PP dapat pula dipersenjatai dengan senjata api alias bedhil. Pasal 33 Permendagri No. 35/2005 memberikan ruang kepada Satpol PP untuk menenteng senjata api laras pendek berupa revolver baik dengan peluru hampa, gas air mata atau tajam serta dapat juga berupa senjata api laras panjang. Sungguh hebat nian…
Beda jauh dengan namanya “pamong”, pamong-among-ngemong yang artinya adalah mengasuh-mendidik-mengawasi. Kini Satpol PP identik dengan penggusuran, penangkapan serta kekerasan terhadap kaum miskin.
Sebuah dokumen dari Litbang LBH Jakarta memaparkan bahwa anggaran Satpol PP dan kawan-kawan pada APBD Jakarta pada tahun 2007 mencapai 303,2 M, jauh diatas anggaran untuk pendidikan dasar yang hanya 188 M. Anggaran untuk “musuh wong cilik” ini hampir sama dengan anggaran untuk Puskesmas dan rumah sakit se-DKI sebesar 322,4 M.
Pemberantasan kemiskinan bukanlah pemberantasan orang miskin. Pengentasan kemiskinan, sebuah kata yang lebih nyaman di telinga merupakan sebuah program jangka panjang dan harus berkelanjutan. Seringkali masalah dianggap tuntas ketika kaum miskin tidak lagi tinggal di kota atau segan untuk datang ke kota. Bukan itu?
Teori lingkaran kemiskinan yang mencoba menjelaskan mengapa manusia bisa menjadi miskin. Kemiskinan merupakan ketiadaan akses individu terhadap sumberdaya. Secara stratifikasi sosial, penduduk miskin akan menempati strata paling rendah pada segala bidang mulai dari pendapatan, kesempatan mendapatkan kerja dan pendidikan. Kesemuanya akan membentuk suatu siklus dan sangat sulit untuk keluar dari siklus tersebut.
Sehingga sebuah penghamburan uang rakyat percuma apabila anggaran tersebut hanya untuk menggusur dan menangkap bukannya mendidik dan mengasuh!
Slamet Widodo, seorang warga negara Republik Indonesia. Sangat mencintai tanah airnya, Merdeka!





April 2nd, 2008 at 17:15
anda benar
*pake seragam satpol PP*
tolong blog anda dipindah ke seberang kali, daerah ini akan dibangun kawasan hijau.
anda punya waktu… 5 menit. go!
Reply
April 2nd, 2008 at 17:21
wakakakakakak baru mu ngumen ngakak duluan baca kumennya aryu sanjaya… wahahaha… kalo ga cepet2 disita lho blogmu cak… wekekekek
Reply
April 2nd, 2008 at 19:52
mereka itu harusnya menghormati & berterima kasih sama orang susah tak lain adalah KQ 5 wong kalo ndak ada mereka, si satpol ini ndak bisa kerja wong ndak ada job…
Reply
doni reply on April 27th, 2010:
kaki lima bukan perda bro.. itu termasuk dalam ketertiban umum yg telah ditetapkan dalam permendagri sebagai salah satu tugas tetap satpol pp se-indonesia.
kalo perda yaitu peraturan yang dibentuk oleh daerah, adapun mekanisme pembentukannya meliputi: pengajuan perda oleh kepala daerah kemudian di kaji dan di sahkan oleh anggota DPRD tk II.
adapun contoh perda yaitu: izin mendirikan bangunan, surat izin tempat usaha, izin barang tambang(golongan c), izin usaha burung walet. penimbunan laut DLL.
Reply
April 2nd, 2008 at 20:26
koq blog nya belum dipindah
*ikutan ngakak*
Reply
April 2nd, 2008 at 21:26
aku dulu waktu nongkrong di BHI
liat gelandangan diangkat dan dilempar ke bak mobil ama satpol PP
untungnya presiden Bunderan HI (bahtiar.web.id) yg waktu itu sedang tidur di buk bunderan gak ikut terangkut
Reply
April 3rd, 2008 at 00:52
wah emang betul tuh pak.. seharusnya pemerintah itu menghilangkan kemiskinan,, bukan menghilangkan orangnya..
Reply
April 3rd, 2008 at 09:36
*liat komen pertama*
mas, ayo digeser dulu blognya…
Reply
April 3rd, 2008 at 09:52
mas2 satpol PP tuh gagah2 menggemaskan tauk
pengen diklikitik pake linggis jdnya
gagagaggaag
Reply
April 3rd, 2008 at 11:38
kalo musuh sih nggak.Abisnya mereka kan bertugas menegakkan kedisiplinan, masa klemak klemek? kan nanti endang boo..
Reply
April 3rd, 2008 at 11:41
Satpol PP kadang2 raja tega..
Reply
April 3rd, 2008 at 21:29
itulah repotnya kalao mereka menjalankan tugas atas nama kekuasaan, bukan atas prinsip kemanusiaan dan keadilan. kalau dianggap –menurut penasfiran mereka– menjadi “musuh” penguasa, mereka langsung main sikat terhadap kaum dhuafa yang seharusnya mendapatkan perhatian penguasa. *hanya bisa ngelus dada*
Reply
April 4th, 2008 at 01:02
saya sendiri bertemu dengan korban keganasan satpol pp, dia berkata kalau satpol pp diberi uang suap agar diberitahu kapan ada razia.
Reply
April 5th, 2008 at 00:32
lha… komen #12 memperkuat istilah ‘preman legal’ yang melekat pada satpol PP
Reply
April 6th, 2008 at 14:50
klau mau jadi satpol pp gampang ga usah ikut ujian, or sekolah yg tinggi yang penting punya tenaga besar dan bisa berhitung. itu sudah cukup
Reply
doni reply on April 27th, 2010:
presepsi yg salah.. saya salah satu LSM yang mengawasi penerima satpol pp di kota tanjungpinang kepulauan riau.
penerimaan satpol pp dikota tersebut justru lebih rumit dari pns biasa.
adapun tes meliputi:
1. kelengkapan administrasi
(min lulusan sma, nilai rata-rata 6.5, putra daerah)
2. psikotes dan potensi akademik.
3. kesamaptaan (olah raga)
4. wawancara dan pantohir
jumlah pelamar 1636 orang dan yang lulus adm 900 orang, kemudian yang lulus psikotes 650 orang, lulus kesamaptaan 300 orang, wawancara dan pantohir meluluskan 100 orang satpol pp.
jelas lebih rumit dari penerimaan PNS biasa, dimana PNS hanya melakukan pemeriksaan administrasi, psikotes kemudian pengumuman kelulusan!
gak tau gimana derah lainnya!!!
Reply
April 11th, 2008 at 11:46
@noki
tuk jadi satpol pp musti nyogok berapa kira2 mas, secara saya ga punya modal banyak soalnya.. ahahahahaha……… :d
Reply
doni reply on April 27th, 2010:
presepsi yg salah.. saya salah satu LSM yang mengawasi penerima satpol pp di kota tanjungpinang kepulauan riau.
penerimaan satpol pp dikota tersebut justru lebih rumit dari pns biasa.
adapun tes meliputi:
1. kelengkapan administrasi
(min lulusan sma, nilai rata-rata 6.5, putra daerah)
2. psikotes dan potensi akademik.
3. kesamaptaan (olah raga)
4. wawancara dan pantohir
jumlah pelamar 1636 orang dan yang lulus adm 900 orang, kemudian yang lulus psikotes 650 orang, lulus kesamaptaan 300 orang, wawancara dan pantohir meluluskan 100 orang satpol pp.
jelas lebih rumit dari penerimaan PNS biasa, dimana PNS hanya melakukan pemeriksaan administrasi, psikotes kemudian pengumuman kelulusan!
penerimaan bersih dan ga nerima uang serta titipan.
gak tau gimana derah lainnya!!!
Reply
September 1st, 2008 at 10:01
[...]Tindakan kekerasan Satpol PP yang beringas dan melanggar hak asasi manusia kepada warga negara selama ini mengharuskan pemerintah membubarkan Satpol PP. Jangan pelihara preman-preman di dalam tubuh birokrasi negara! Jangan melakukan fasisme dalam menyelenggarakan negara. Satpol PP tidak hanya merugikan rakyat miskin, tetapi juga semua warga negara. BUBARKAN SATPOL PP![...]
Reply
September 1st, 2008 at 22:14
Senin 1 September 2008 13:06
[...]Kapanlagi.com – Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di DPR RI, Imam Anshori Saleh, mengusulkan perombakan total dalam pola pembinaan Satpol PP di Indonesia[...]
Reply
October 16th, 2008 at 20:02
Kalau mau tertib yang patuh perda, satpol pp hanya ingin kehidupan warga menjadi tertib, kalo ada kekerasan itu karena satpol pp terdesak dan diejek, dihina, coba kalau anda dihina ketika melakukan aktifitas anda, kq lima di trotoar apa ga mengganggu, nempati tanah yang bukan haknya apa bukan perampasan, prostitusi apa bukan maksiat. mikiiiiiiiirrrrrr……. jangan asal ngomong, yang benci satpol pp pro maksiat
Reply
ndaru reply on November 6th, 2008:
buat nyang atas,
ga ada ceritanya orang pingin hidup ribet apalagi tidak tertib. sudah naluriah deh kayaknya setiap orang pingin seperti itu. dan karena negara tidak bisa menyediakan papan dan lapangan pekerjaan buat rakyatnya, akhirnya rakyatnya menjadi “kreatif”.
selain itu, klo emang ga mau dihina, diejek ato dipisuhi, ya jangan jadi satpol pp dong, sama aja orang kalo takut mati jangan jadi tentara yg resikonya udah jelas mati, ato malah pingin kaya masuk tentara bukan jadi pengusaha. apapun alasannya, ga ada yang memperbolehkan satpol pp memukuli ataupun menghajar dalam melakukan penertiban TITIK!
Reply
anto reply on December 4th, 2008:
saya setuju dengan tindakan satpol pp, yang menggusur pkl dari pinggir jalan. karena emang membuat jalanan macet, apalagi di kota besar seperti jakarta.
TAPI…………………………………………………………..
1. jangan anarkis dong…. , masa polisi beneran aja ga berani pukulin warga, tapi satpol pp kaya preman aja.
2. mas satpol pp, jangan seenaknya to membuang dagangan pkl, kan mubazir? masih banyak lho orang di REPUBLIK ini yang KELAPARAN. masa bahan makanan anda buang, bakar, dan injak-injak semaunya.
Dimana PRIKEMANUASIAAN ANDA ????????????????????????????
ingat lho, masih banyak anak di REPUBLIK ini yang kurang makan dan gizi?
3. selebihnya PIKIREN DEWE.
Reply
dhuq..dhuq reply on May 3rd, 2009:
klo gtu…apa gunanya ada undang-undang dasar yang salah tujuan bangsa indonesia buat mensejahterakan rakyat Indonesia…trus buat apa ada undang-undang yang melindungi rakyat dari segala tindak kekerasan yang sewenang-wenang cuman gara-gara emosi semata…masa gara-gara diejek, dihina bisa mukul orang…bukannya seharusnya penegak hukum punya tata cara dalam menghadapi kerusuhan masa ya….
Reply
doni reply on April 27th, 2010:
harus ada kerja sama antara masyarakat dengan aparatur negara.. aparat harus bisa bersikap arif dan bijaksana, masyarakat harus tertib sama peraturan.
kalo ga boleh jgn dilanggar, kalo begitu aparat, baik TNI POLRI maupun satpol pp gak akan bisa mencari-cari kesalahan lagi!
Reply
December 10th, 2008 at 12:19
Satpol PP sudah benar. Menurut aku PKL itu orang orang yang bermental korup. bagaimana tidak? mereka mendirikan lapak lapak di depan rumah/toko orang. apakah anda membolehkan jika anda punya toko trus didepan toko kalian buat jualan orang? Kalo kalian membela PKL berarti kalian belum pernah wiraswasta.betul gak?.Satpol PP melakukan kekerasan soalnya PKL sudah diperingatkan berkali2, tapi masih bandel, mo gimana lagi kalo gak gitu, asal tahu aja: satpol PP itu kerja sama sama preman. Jadilah pengusaha dulu baru kalian tahu bahwa satpol pp itu BENAR!.
Reply
dhuq..dhuq reply on May 3rd, 2009:
penhgusaha jadi PKL dulu..baru bisa ngomong kaya gitu
Reply
Avalezes reply on April 18th, 2010:
kalau orang-orang itu bisa jadi PNS semua atau pegawai BUMN atau pegawai bank atau pegawai Pabrik semua…tentunya dia orang gak akan mau dagang di pinggir jalan jadi PKL mas Budi. Dagang di depan toko orang selama yang punya toko mengijinkan tentunya gak ada masalah Mas…di Bogor banyak pemilik toko yg membolehkan PKL dagang didepan tokonya dalam jam jam tertentu. satpol PP itu cuma alat pemda. jadi ya kita kejar ke pemda nya,bukan satpol nya…
Reply
doni reply on April 27th, 2010:
emangnya ga ada usaha laen selain kaki lima..
dilema kaki lima dijakarta sama juga dengan adek saya yang merantau kejakarta, udah dinasehatin jangan kejakarta dan bakal dicarikan kerja tp nekat untuk berangkat kejakarta juga..
udah melarat dijakarta baru mau pulang, untung masih punya orang tua, gimana kalo orang tua udah meninggal!
Reply
March 19th, 2009 at 07:53
[...] kemerdekaan berfikir dan berpendapat pemiliknya. Jadi jangan kaget kalau Anda menemukan postingan2 kritis dan nyeleneh model begini khas Kang [...]
March 19th, 2009 at 16:17
Sat-pol PP diusia yang ke 58 bukannya tambah maju dan tambah dewasa malah kekanak-kanakan, dengan pakaiannya yang ala militer bertindak melebihi militer yang asli (arogan) kalau gitu ganti aja seragamnya. Pada saat Upacara HUT Sat-Pol PP ke 58, baris-berbaris aja semerawut itu tandanya kurang pembinaan, dalam hal operasi, contoh kasus di Surabaya sepasang suami istri yang sedang makan di cafe diciduk dianggap PSK walaupun sudah menunjukkan identitas bahwa mereka adalah suami istri tapi tetap aja mereka ditindak, hal ini menunjukkan bahwa mereka kurang secara pengetahuan, ironisnyanya lagi dengan kasus ini komandan Sat-Pol PP malah terkesan kurang bertanggung jawab malah berkomentar yang menunjukkan bahwa ia Komandan yang bertanggung jawab & memiliki pengetahuan yang lebih luas.
Reply
doni reply on April 27th, 2010:
sesuai prosedur, dalam penertiban yang sudah dicurigai sebagai tempat maksiat, semua orang yang berada ditempat, baik pemilik maupun pengunjung tetap dibawa, tempat usaha disegel dan kemudian pemeriksaan tetap dilakukan dikantor!
kecuali kalo penertiban ga resmi (legal)
masa sih kekafe harus bawa surat nikah.. mengada-ngada alit ini!
Reply
May 5th, 2009 at 10:13
jangan terlalu mengatakan keburukan korps ,lebih baik kita berbenah dari diri kita sendiri apakah kita sudah benar pa belum,kalau arogan tni dan polri orang yang tahu hukum lebih banyak melakukan pelanggaran hukum,apakah tni polri juga harus dibubarkan,jadi beri masukan kepada mereka untuk jadi lebih baik
Reply
doni reply on April 27th, 2010:
ini presepsi yang salah mas.. tidak semua Anggota Polri yang mengerti hukum, malah seorang anggota polri kalah debat saat teman saya ketangkap karna lupa pake helm yang mana teman saya lagi keburu-buru karna org tuanya masuk RS, kemudian anggota polri tersebut dijitak sesama anggota polri yang berumur 40-an..
ya jelas lah, anggota polri tersebut lulusan SMA sedangkan teman saya sarjana HUKUM yang banyak mengetahui tentang ilmu hukum!!
TNI. lulusan SMA, POLRI lulusan SMA, SATPOL PP lulusan SMA. hanya komandan mereka yang pendidikan lebih tinggi, jadi yang salah bukan indivdunya tapi pendidikan dan komandonya!!
Reply
May 14th, 2009 at 12:22
he..he..he.. seru…kerjanya pada ngandelin otot bukan otak…. satpol pp vs pkl = orang susah vs orang susah….
satpol juga manusia…punta rasa punya hati…jangan samakan dg pisau belati (sumpe looo?????) ….qk.qkk.qk…qk..qk…
Reply
May 19th, 2009 at 16:57
coba kalo PKL bersatu apa satpol PP bisa banyak tingkah ?
ayo PKL besatulah engkau menghadap ke DPR untuk menghapus
keberadaan satpol pp.
kalau satpol pp sdh dibubarkan gw yakin para mantan satpol pp akan berjualan di kaki lima jadi PKL juga buat nyambung hidup.
Reply
doni reply on April 27th, 2010:
pemikiran bodoh tuh mas, satpol pp yang pegawai negri gak bakal diberhentikan.. tapi mereka dipindahin tugas ke instansi lain.
kalo mengikuti pemikiran diatas yang kacau indonesia,
malahan banyak juga anggota satpol pp yang berasal dari anak pedagang kaki lima!!
Reply
May 19th, 2009 at 23:05
[...] itu, yang mengirimkan si balita ke alam barzah. Satpol PP yang disebut sebagai agen perubahan, yang pernah dipertanyakan oleh Slamet Widodo apakah benar mereka musuh wong cilik dan diberitakan pula anggarannya bisa lebih besar dari dana [...]
May 24th, 2009 at 00:34
kalo mnurut saya emg benar klo pol pp adalah musuh rakyat kecil.
kita jg dapat mengerti klo mereka cuma menjalankan ugas,tp tidak selayakna mereka memperlakukan rakyat kecil dg cara yg tidak manusiawi. sebab sudah bnyak korban akibat penertiban yg dilakukan pol pp, salah satunya kejadian di Surabaya, seorang balita meninggal krn tersiram kuah bakso ketika gerobak yg dihantam pol pp terbalik. betapa keji cara mereka.
bagaimana reaksi mereka jika salah satu anggota keluarga mereka mengalami hal seperti itu,,pasti mereka tidak akan terima. begitu jg sebaliknya dg keluarga korban…
nauzubillah min zallik……semoga balita tersebut diberikan tempat yg pantas di sisi Allah, dan bagi mereka yg telah merenggut nyawa korban akan di berikan oleh Allah balasan yang setimpal..
aminnn
Reply
May 29th, 2009 at 12:22
hehehhehe liat aja di blog http://bagjana.wordpress.com
si agen perubahan ga tahan debat langsung melarang/delete comentku
sikap arogan terjadi juga di dunia maya.
mas/mis tolongggg aq teraniaya wkwkwkwkwkwwkwk
Reply
June 8th, 2009 at 09:08
@ jeritan :
saya.
1. kata siapa saya gak berani debat langsung. Bukannya gak berani, tapi saya malas menanggapi komen anda yang cuma maen perasaan dan gak objektif lagi melihat permasalahan. Menilai sesuatu hanya dari satu sudut pandang. Justru kalo debat langsung, saya sangat senang, tapi siapin dalil yang sahih ya, jangan cuma maen perasaaan. Kalo sudah begitu kondisinya ya sudah berarti sebagai pengelola blog saya harus menggunakan ‘kekuasaan’
2. Anda yang memaksakan kehendak, seolah-olah saya harus setuju dengan anda, koq saya yang dibilang arogan ? apa gak kebalik ?. Saya bisa menerima pendapat siapapupn selama ngomongnya pake dasar dan aturan, bukan pake dalil berita di TV yang didramatisir pake perasaan yang puitis.
3. Saya mendelet komen anda, karena anda sudah melenceng dari diskusi yang baik, dan lebih cenderung ke pelecehan. Justru dalam hal ini saya yang teraniaya karena dilecehkan oleh komen anda, wkakakaka, tapi gapapalah sudah resiko jadi pengelola blog.
4. Saya sudah bilang anda mau berpendapat apapun saya gak peduli, karena diluruskanpun percuma, kepala anda sudah beku. jadi silakan anda mau berpendapat apa, SAYA GAK RUGI.
Reply
wewe reply on November 6th, 2009:
SETUJU,hidup Satpol PP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Reply
June 8th, 2009 at 09:20
#14 noki Said:
klau mau jadi satpol pp gampang ga usah ikut ujian, or sekolah yg tinggi yang penting punya tenaga besar dan bisa berhitung. itu sudah cukup
15 #15 phreakaholic Said:
@noki
tuk jadi satpol pp musti nyogok berapa kira2 mas, secara saya ga punya modal banyak soalnya.. ahahahahaha……… :d
@ Anda berdua :
Perkenalkan saya Indra pengelola blog : bagjana.wordpress.com. Saya adalah Anggota Satpol PP dengan gelar Akuntan dan sedang menempuh studi di Jenjang Pascasarjana. Selain bekerja di Satpol PP, saya juga mengajar di 3 Perguruan Tinggi di Kota Bandung dengan 8 Mata Kuliah Asuhan. Jadi, gak usahlah anda berkomentar seperti diatas.
Untuk menjadi Satpol PP saya tidak mengeluarkan uang sepeserpun, kecuali biaya-biaya yang digunakan untuk mengurus surat-surat persyaratan rekrutmen CPNS. Saya pastikan, bahwa jika hanya ada 1 PNS yang lulus murni, maka orang itu adalah saya. Pada saat dinyatakan lulus CPNS, saya langsung ditempatkan di unit kerja Satpol PP. Jadi kalo anda gak mampu lulus murni, janganlah anda menyangka bahwa orang lain lulusnya nyogok.
Reply
wewe reply on November 6th, 2009:
SETUJU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Banyak satpol PP yang lulusan sarjana!!
Mereka aja yg mencemooh satpol PP gak meliha, dan mendalami siapa sih satpol PP.
hanya dengar dari “kata nya” saja.
Reply
Avalezes reply on April 18th, 2010:
Kami masyarakat tidak serta merta membenci semua satpol kok pak. tapi banyak yang kami lihat dilapangan ya kaya gitu. Satpol PP yang nongkrong di pasar saring saya lihat asal main comot saja sayuran seperti tomat,wortel dari pedagang kecil di pasar.Saya pernah lihat anggota satpol PP memakai tanda pangkat melati 3 seperti perwira Kolonel lengkap dengan tanda jasa di dada dan bintang jasa. Pihak pemda membiarkan satpol PP memakai tanda jasa kemiliteran yang sebenarnya tidak boleh dipakai oleh sembarang organisasi. hal demikian mungkin membuat para satpol merasa arogan menganggap mereka juga adalah perwira militer yang harus disegani dan ditakuti. ya ini salahnya Birokrasi pemda juga. saya juga pernah melihat di TV saat ada penggusuran, korban penggusuran ada yang terjatuh, lalu dikepung oleh 4 orang satpol yang memegang bambu,lalu 4 orang satpol tersebut beramai-ramai memukuli seorang korban yg terjatuh tersebut. apakah hal ini benar?? Ingat pak, TNI dan kepolisian saja tidak memakai cara-cara seperti itu. Itu cuma “gaya” ala satpol PP.
Reply
July 14th, 2009 at 18:26
kalo gak ada satpol pp maka pedagang kaki lima banyak di jalan raya, banyak penyerobotan lahan, banyak maksiat. untuk maksiat polri masih bs, tp untuk pedagang polisi tidak bs bertindak krn tdk pny wewenang. cb bayangin tanpa pol pp jalanan penuh sesak sama pedagang, pasti jd macet, kumuh, banyak sampah.
trus td sy baca blog yang isinya ini kan kreatifitas rakyat, dimana negara tdk memberikan kesejahteraan yg layak, jd salah negara gitu apa salah pol pp yang menggusur rakyat kecil, kalo kalian berpikir seperti itu mending gak usah ada negara aja, kita hidup masing2.
lain kali kalo komen pake otak, jangan cm titek aja yang hebat tp gak ber-ilmu, payah
Reply
July 15th, 2009 at 07:04
Satpol pp hrs tegas.,tp jgn arogan ya pak.. Pedagan K5 di JKT ngaku miskin tp rmh di kampung gedong2 wewah bngt, pengemis di JKT, tp di kmpngnya semua perabot elektronik dia punya… Payah dah..! TERTIBKAN MEREKA PAK…
Reply
doni reply on April 27th, 2010:
betul.. setuju, sebenarnya pedagang kaki lima itu kaya2, saya bisa membuktikan.
tetangga saya yang cuma menjadi pedagang kaki lima tapi rumahnya mewah, anaknya 4 orang kuliah semua, padahal kalo mau sewa tempat atau ruko mereka mampu, tapi memang hobinya merusak kota!!
jauh berbeda dengan saya yang bekerja sebagai ojek simpang. tiap hari cuma nunggu orang turun angkot dan keliling perumahan disaat pagi hari!!
Reply
July 15th, 2009 at 10:49
gw mau jwb pertanyaan yg ada di blog ini
1. Sy anggota pol pp kota jakarta timur yang masuk tanpa “nyogok”, jd saya adalah anggota pol pp sejati
2. kalo gak ada pkl, pol pp gak kerja, kata siapa? emang pol pp cm ngurusin pedagang, kalo itu terjadi sy bersyukur bgt tannggung jawab sy berkurang, anda tau tidak di jakarta TIM Rescue hanya dimiliki POL PP, coba anda ke daerah banjir seperti kampung melayu, maka warga pasti serempak menjawab yang tiba pertama kali adalah anggota satpol pp
3. Pol PP tidak melarang orang berjualan untuk mencari nafkah, yang di larang adalah tempat yang di pake untuk berjualan adalah bukan peruntukannya, cth; PKL dagang di trotoar, dia harus di gusur karena dia telah melanggar hak pejalan kaki.
4. klo soal menerima suap itu cuma oknum satpol pp, sm spt Polisi / TNI, yang gak bener itu oknumnya dan bukan korps-nya
5. mana ada yang jd pol pp gak perlu otak, Posting diatas sy ajak adu pengetahuan selama itu ada dasarnya, sy mau tau smp berapa tinggi IQ anda.
6. bubarkan pol pp krn melanggar HAM, emang rakyat miskin dengan menempati lahan yg bukan hak nya gak boleh di sebut melanggar ham, Cth; ada rakyat miskin menempati lahan kosong trus di tertibkan, pol pp di bilang melanggar ham, emang dia pikir dengan menempati lahan yg bukan miliknya itu tidak melanggar ham, justru pol pp yg meluruskan hal itu.
7. (klo gtu…apa gunanya ada undang-undang dasar yang salah tujuan bangsa indonesia buat mensejahterakan rakyat Indonesia…trus buat apa ada undang-undang yang melindungi rakyat dari segala tindak kekerasan yang sewenang-wenang cuman gara-gara emosi semata…masa gara-gara diejek, dihina bisa mukul orang…bukannya seharusnya penegak hukum punya tata cara dalam menghadapi kerusuhan masa ya….) kalo gitu gak usah ada PHH, Dalmas POLRI, Antiteror TNI kan semua tanggung jawab negara. kalo kalian tau, setiap orang yang di gusur sudah di berikan teguran secara lisan maupun tulisan, jd kita jg pake aturan hukum. kalo ada masyarakat bilang blm menerima surat pemberitahuan, itu bohong karena setiap surat yang di kirim dan di terima masyarakat, ada handycam yang merekam kejadian tersebut berikut tanggal dan waktunya.
8. kata siapa satpol pp gak bs baris-berbaris. Coba dateng ke jakarta ketika hut pol pp di daerah monas, disana anda akan melihat dalmas pol pp yang sedang berbaris, anda juga akan melihat anggota pol pp menari tarian khas indonesia
9. emang pkl bersatu, pol pp kalah, emang pol pp gak bs bersatu, wkwkwkwkw
10. pol pp di bubarin, gak mungkin lah, ada peraturannya boz
11. makasih 4 you attention
Reply
wewe reply on November 6th, 2009:
SETUJU BOS,SATPOL PP SE INDONESIA JUGA BISA BERSATU.SALAM DARI SATPOL PP TULUNGAGUNG!
Reply
doni reply on April 27th, 2010:
setuju juga ah, soalnya LSM saya udah 2 kali dapat kepercayaan untuk mengawasi penerimaan satpol pp dikota tanjungpinang, yaitu pada tahun 2003 dan tahun 2007.
saya akan membantu anda kalo ada yang mengatakan satpol pp direkruit dari preman2, coz saya juga ikut dalam pemeriksaan administrasi, dari seleksi pertama hingga akhir.
Reply
July 16th, 2009 at 14:54
Klo ga ad pol pp, gelandangan dan pengemis akan tiap hr nangkring dpan ruma anda.Anda bersedia teras anda di tiduri gembel??Jgn sok bela rakyat lu pada
Reply
July 22nd, 2009 at 23:08
Sebenere PKL itu hrs mendapat nilai bagus karna mereka tidak menjadi beban negara. Kalo satpol pp beralasan karna tugas itu karna mereka berjiwa budak yg otak mereka sama seperti kerbau, beraninya ama orang yg lemah coba kalo ada konflik dg negara tetangga paling tni. Polri n orang kecil satpol pp ga berani. Klo punya nyali bertarung aja dg orang2 miskin tapi 1 by 1, ingat satpol pp beraninya keroyo’an dasar bangsat
Reply
wewe reply on November 6th, 2009:
GOBLOK JUGA LU YA!!
NGOMONG GAK PAKE OTAK.
YG PUNYA WEWENANG PERANG ADALAH TNI, BUKAN POL PP.
SEMUA ADA POKSI NYA,.
EH, JANGAN2 KAMU GAK NGERTI ARTI POKSI YA?????????
Reply
doni reply on April 27th, 2010:
ah, sok tau loe herry.. coba aja PKL jualan diteras rumah loe, gembel2 bangun ruli di halaman rumah loe..
keder loe.
setahu saya dalam hankam dan bela negara, satpol termasuk peralatan cadangan militer yang kedua apabila TNI telah dibinasakan musuh maka POLRI digarda kedua(peralatan cadangan militer pertama) kemudian SATPOL PP, atau ikut bersama jika kekuatan TNI dan POLRI tidak memadahi untuk mengamankan wilayah indonesia.
hankam: TNI-POLRI-SATPOL PP>>> first row PNS-Masyarakat>>>second row
ketertiban umum: SATPOL PP-POLRI-TNI
Reply
July 29th, 2009 at 11:13
YANG MENGHINA POL-PP NGGAK ADA OTAK..! URUS AJA DIRI SENDIRI, WONG HUKUM YG NGATUR POL-PP DAH ADA KOK.., NGAPAIN KALIANG YANG SEWOT..
Reply
July 29th, 2009 at 11:25
Woi herry Anjing..!, yg bgsat itu kamu..! Kau jgn seenak kontolmu aja blg pol-pp bgsat. komen kau pantas diberaki taik kucing!
Reply
August 18th, 2009 at 13:39
namanya juga rakyat miskin ya jadi mereka juga miskin ilmu klok mereka pintar ya ga mungkin jadi pkl yang tdk tau aturan bnyk pkl yg patuh akan aturan mju terus pol pp yang tidak setuju karena gak pinter dan emang gak mampu kaziaan deh loe
Reply
August 29th, 2009 at 02:08
Harus dipahami bahwa Sat Pol PP dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah dan tugas mereka seringkali terpaksa berhadapan dengan rakyat kecil yang cenderung sering diekpose media. Publik hanya tahu tindakan upaya paksa dalam kegiatan penertiban tanpa mereka tahu bila tindakan tersebut selalu diawali dengan upaya pemberitahuan, teguran dan peringatan yang merupakan tidakan preventiv. Upaya paksa baru dilakukan bila upaya pendahuluan tersebut tidak indahkan. Bahwa kegiatan penertiban PKL, sebagai suatu contoh, hanya merupakan salah satu tindakan penegakkan Peraturan Daerah dari sekian puluh bahkan sekian ratus Peraturan Daerah yang ada. Dan yang terakhir yang perlu dipahami adalah bahwa Sat Pol PP itu adalah hanya “instrumen” atau alat untuk menegakkan Peraturan Daerah yang bekerja berdasarkan perintah Kepala Daerah.
Reply
Avalezes reply on April 18th, 2010:
Saya pernah lihat anggota satpol PP memakai tanda pangkat melati 3 seperti perwira Kolonel lengkap dengan tanda jasa di dada dan bintang jasa. Pihak pemda membiarkan satpol PP memakai tanda jasa kemiliteran yang sebenarnya tidak boleh dipakai oleh sembarang organisasi. hal demikian mungkin membuat para satpol merasa arogan menganggap mereka juga adalah perwira militer yang harus disegani dan ditakuti. ya ini salahnya Birokrasi pemda juga. saya juga pernah melihat di TV saat ada penggusuran, korban penggusuran ada yang terjatuh, lalu dikepung oleh 4 orang satpol yang memegang bambu,lalu 4 orang satpol tersebut beramai-ramai memukuli seorang korban yg terjatuh tersebut. apakah hal ini benar?? kepolisian saja tidak memakai cara-cara seperti itu. Itu cuma “gaya” ala satpol PP.
Reply
October 27th, 2009 at 11:48
@ Herry : nah klo ttg bela negara anda yang kurang ilmu, 3 angkatan (TNI, POLRI dan POL PP) itu sudah wajib bela negara, jd klo negara perang, pol pp itu juga kena wajib militer, untuk anda herry , perkaya dulyu pikiran anda sebelum anda mempermalukan diri dan alumnus anda.
kalo soal berkelahi atau mengeroyok itu menurut sy tidak cm terjadi di pol pp, cth : demo mahasiswa, maka polisi akan memakai cara yang di perlukan untuk membubarkan aksinya, begitu juga pol pp.
untuk pkl yang tidak pinter n bodo: makanya kita ajak untuk tau Hukum dan sadar hukum, klo PKL itu memang sudah di peringatkan baik lisan dan surat peringatan, ya itu tandanya pol pp surah memberikan toleransi dan pemahaman bahwa mereka salah, kalo mereka gak pindah berdaganganya ya itu menjadi resiko mereka dengan menerima penggusuran.
Apakah kita gak malu, kita mau mengakui bahwa kita negara hukum, tp katika kalian melanggar dan di tertibkan pol pp, kalian malah melawan.
Kalau dengan alasan cari makan, silahkan saja. Pol PP tidak melarang asalkan berdagang di tempat yang disediakan dan di perbolehkan. POl PP melakukan penertiban ada beberapa hal ,
1. Laporan masyarakat yang terganggu
2. Laporan dari kepolisian khususnya ditlantas karena sering terjadi macet.
nah apakah kalian tau sekarang, berdagang di sembarang tempat selain menggangu juga membuat arus lalu lintas menjadi macet.
Reply
pare reply on March 24th, 2010:
bener tuh kta bapa itu pkl cuma gangu prasarana umum. pkl egois masa dagang stngah jln raya yang di pake. kebangetan itu pkl.
Reply
October 31st, 2009 at 11:21
InsyaAllah, KAMI AKAN BERJIHAD membantu untuk MEMBERANTAS KAUM PENINDAS2 INI! ALLAHU AKBAR 3X. AMIN
Reply
wewe reply on November 6th, 2009:
MAMPUS AJA LOE KE NERAKA!!!!!!!!!!
SEE YOU,
Reply
mujib reply on March 24th, 2010:
mang lo pasti masuk surga?
Reply
doni reply on April 27th, 2010:
ga baik tu mas mampus, jangan bawa2 sara!
Reply
November 26th, 2009 at 11:17
nah tuh kan, ketahuan siapa yang berilmu dan yang tidak! wkwkwkwwk
Reply
April 15th, 2010 at 12:06
kalau kita mo bijak dikit aja, ga usah pertahanin ego masing2 or sok2an bela negara or masyarakat pasti kita bakal tau inti msalhnya…….masyarakat korban, pol- pp jg……..mereka semua korban kebijakan…..so, ngapain kita mesti saling ejek, hina or dendam??wong kita semua punya kapasitas serta tugas masing2 sebagai masyarakat maupun aparat(apapun itu institusinya)……coba kita saling menyadari, mgkin ga akan pernah ada hal2 semacam ini di negara kita…….kl memang kita belum bisa menyadari, ya seyogyanya kita berusaha untuk menahan diri agar tidak berpendapat terlebih dahulu sblm kita benar2 mendalami dan mengerti semua permasalahanya…..karena alangkah lebih baik dan bijaknya apabila anda berpendapat dengan tanggung jawab…….bukan asal bunyi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan……..
Reply
doni reply on April 27th, 2010:
betul tuh mas.. setuju!
untuk semua, laen kali kalo pilkada liat dulu siapa calonnya dan apa visi dan misinya!!
tp kadang PKL memang bandel, udah digusur dan dikasih tempat, malah kembali lagi ditempat yang dilarang!
Reply
April 15th, 2010 at 20:01
namanya juga rakyat miskin ya jadi mereka juga miskin ilmu klok mereka pintar ya ga mungkin jadi pkl yang tdk tau aturan bnyk pkl yg patuh akan aturan mju terus pol pp yang tidak setuju karena gak pinter dan emang gak mampu kaziaan deh loe
Reply
April 18th, 2010 at 14:25
Saya pernah lihat anggota satpol PP memakai tanda pangkat melati 3 seperti perwira Kolonel lengkap dengan tanda jasa di dada dan bintang jasa. Pihak pemda membiarkan satpol PP memakai tanda jasa kemiliteran yang sebenarnya tidak boleh dipakai oleh sembarang organisasi. hal demikian mungkin membuat para satpol merasa arogan menganggap mereka juga adalah perwira militer yang harus disegani dan ditakuti. ya ini salahnya Birokrasi pemda juga. saya juga pernah melihat di TV saat ada penggusuran, korban penggusuran ada yang terjatuh, lalu dikepung oleh 4 orang satpol yang memegang bambu,lalu 4 orang satpol tersebut beramai-ramai memukuli seorang korban yg terjatuh tersebut. apakah hal ini benar?? kepolisian saja tidak memakai cara-cara seperti itu. Itu cuma “gaya” ala satpol PP.
Reply
April 23rd, 2010 at 09:18
inilah salah kaprahnya negara republik indonesia kita tercinta ini…….masyarakat kita sebenarnya belum benar – benar mampu dan mengerti yang dimaksud dengan ham, reformasi atau apapun istilah2 lain yang memberikan kita kebebasan yang menjadi kebablasan………pers hanya menayangkan saat masyarakat dihajar oleh aparat, tapi tidak pernah menayangkan saat aparat dihajar oleh masyarakat…….terlepas dari itu semua,kadang saya bertanya-tanya……kenapa masyarakat jg tdk dikenai sanksi ham pada saat menghajar aparat????apa yang disebut manusia itu hanya masyarakat???tapi kenapa kadang2 tanpa kita sadari, kita yang mengaku masyarakat dan manusia sendiri bertindak seperti binatang………ayolah kita sama – sama coba merenung, jgn idealisme yang kita pertahanin……..toh idealisme dan pendapat kita jg belum tentu bener kan????saling kritik ok ok aja,tapi bukan berarti kita boleh panas n utamakan emosi to??cobalah bwt kita sama – sama saling akui kl kita jg salah…….ga usah salahin orang masyarakat, aparat, pemerintah atau apalah………sebelum kita ngomong kayak gt, cb cek ke diri kita masing2…apa kita ga kyak gt???anda boleh benci dgn aparat, boleh benci dgn pemerintah……..tp bkn berarti anda bener, bkn berarti anda boleh langgar aturan, dan jgan keberatan kl anda jg ganti dibenci(seandainya)…….bwt anda2 yang “mengaku” beragama islam….anda tahu bahwa aturan ALLAH wajib untuk dlaksanakan…….begitu pula dengan aturan pemerintah kan???bukan berarti anda boleh bikin aturan seenak udel anda dengan berdalih tentang agama…..krn dlm islam sendiri jg mengajarkan kita untuk menaati aturan pemerintah……..so, kl emang ga setuju ma aturan pemerintah laporkan ke wakil- wakil anda yang duduk di DPRD,DPR ataupun MPR…..mereka yang sdh anda pilih kan???
Reply